PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Keputusan KMA No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I (Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI)
7. Peraturan Mahkamah Agung 7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
1. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
3. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4. PP No.30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
5. PP No.38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. PP No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. <br/ >7. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil <br/ >8. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan BKN No.3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.
10. Peraturan BKN No.4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Aparatur Sipil Negara.
11. Surat Edaran Kepala BAKN No.01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil.
12. Surat Edaran Kepala BAKN No. 05/SE/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Kepala BKN No.K-26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
14. Surat Kepala BKN No. WK.26-30W/V.125.B/99 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Auditor Madya dan Auditor Utama.
15. SK KMA No.210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 tentang Perubahan ke-13 atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Presiden No.19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
8. PMK No.22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK No.233/PMK.05/2011.
10. PMK No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
11. PMK No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN.
13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D.
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
16. PMK RI no.119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
17. PMK RI No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Covid-19.
18. Keputusan Sekretaris MA-RI No.578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan MA-RI dan adan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
19. PMK No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
20. PMK No.185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan.
2. Keputusan Kepala Kearsipan Nasional No. 03 Tahun 2004 tentang Pedoman Kearsipan.
3. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/-Daerah.
4. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
5. PMK No.33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.
6. PMK No.57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
7. PMK No.118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN
PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PMK No.164/PMK.05/2011 tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA.
3. PMK No.112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. PMK No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
5. PMK No.208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lemaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6. PMK No.185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Surat Keputusan KMA No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
4. Keputusan Dirjen Badilag No.003.a/DJA/SK/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama.